Hussein Arnous حسين عرنوس | |
---|---|
Perdana Menteri Suriah ke-68 | |
Masa jabatan 11 Juni 2020 – 14 September 2024 Pj: 11 Juni – 2 September 2020 | |
Presiden | Bashar al-Assad |
Wakil | Ali Abdullah Ayyoub |
Kementerian Sumber Daya Air | |
Masa jabatan 26 November 2018 – 30 Agustus 2020 | |
Pendahulu Nabil al-Hassan | |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan | |
Masa jabatan 9 Februari 2013 – 26 November 2018 | |
Pendahulu Yasser Sebaei | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 1953 (umur 70–71) Al-Tah, Idlib, Republik Suriah |
Partai politik | Partai Ba'ath |
Afiliasi politik lainnya | Front Progresif Nasional |
Almamater | Universitas Aleppo (BS) |
Sunting kotak info • L • B |
Hussein Arnous (bahasa Arab: حسين عرنوس, translit. Ḥusain ʿArnūs; lahir 1953) adalah seorang politikus Suriah yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Suriah dari 2020 hingga 2024. Pengangkatan Arnous diumumkan oleh media pemerintah tak lama setelah laporan bahwa Presiden Bashar al- Assad telah memecat perdana menteri sebelumnya, Imad Khamis, di tengah krisis ekonomi yang memburuk.[1]
Arnous lahir di desa Al-Tah di Distrik Ma'arrat al-Nu'man, Idlib.[2] Pada tahun 1978, ia memperoleh gelar di bidang teknik sipil dari Universitas Aleppo.
Setelah lulus dari universitas, Arnous bekerja dengan Idlib Engineering Syndicate. Dari tahun 1992 hingga 2002, beliau mengelola Perusahaan Umum Jalan dan Jembatan. Pada tahun 2004, Arnous terpilih untuk menjabat sebagai direktur eksekutif dari Pembentukan Umum untuk Angkutan Jalan. Dia kemudian menjabat sebagai gubernur Deir ez-Zor dan gubernur Quneitra. Pada tahun 2014, Arnous termasuk dalam daftar menteri pemerintah Suriah yang dilarang memasuki Amerika Serikat atau Uni Eropa.[3][4][5][6]
Arnous menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari 2013 hingga 2018[7][8] dan sebagai Menteri Sumber Daya Air sejak 26 November 2018.[9]
Arnous dikukuhkan oleh Presiden Assad menjadi perdana menteri pemerintahan baru pada 30 Agustus 2020.[10] Dia mengambil sumpah jabatan tiga hari kemudian.[11] Ia membentuk pemerintahan baru pada Agustus 2021 setelah pemilihan presiden pada Mei 2021.[12]