Kelompok hak asasi manusia, atau organisasi hak asasi manusia, adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang mengadvokasi hak asasi manusia melalui identifikasi pelanggaran, mengumpulkan data insiden, analisis dan publikasi, promosi kesadaran publik sambil melakukan advokasi kelembagaan, dan melobi untuk menghentikan pelanggaran. Seperti LSM lainnya, kelompok hak asasi manusia didefinisikan dalam karakteristik mereka dengan hukum, termasuk perpajakan, kendala di mana mereka beroperasi, seperti:[1]
Apa yang membedakan kelompok hak asasi manusia dari elemen politik lain dari masyarakat tertentu adalah bahwa sementara advokat politik biasanya hanya berusaha melindungi hak konstituen mereka sendiri, kelompok hak asasi manusia berusaha membela hak yang sama untuk semua anggota masyarakat itu atau masyarakat lainnya.[2] Tidak seperti kelompok politik yang berusaha memajukan kepentingan atau program mereka sendiri, kelompok hak asasi manusia berusaha untuk menjaga agar proses politik tetap terbuka bagi semua peserta yang sah dalam konflik masyarakat di mana pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi. Fokus yang umumnya independen ini membedakan kelompok hak asasi manusia dari kelompok sektarian dan partisan seperti misalnya serikat pekerja, yang tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan anggota serikat.
Kelompok hak asasi manusia terkadang bingung dengan organisasi kemanusiaan dan kelompok yang mewakili lobi yang berfokus pada lobi isu tertentu, sementara sebagian besar berusaha membedakan diri mereka dari gerakan politik yang terlibat dalam konflik yang sering menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Seringkali kelompok hak asasi manusia mengklaim pengetahuan ahli tentang isu atau isu yang disurveinya melalui pengamat hak asasi manusia sebagai peneliti lapangan. Salah satu kelompok hak asasi manusia internasional yang paling terkenal adalah Amnesti Internasional. Namun, seperti banyak kelompok lain, definisi kelompok hak asasi manusia telah diperluas karena selain tidak menjadi advokat satu isu, kelompok ini juga merambah ke isu-isu yang tidak jelas itu hak asasi manusia.[3]
Ada beberapa organisasi pemerintah yang juga disebut sebagai kelompok hak asasi manusia, seperti Kelompok Parlemen Hak Asasi Manusia Inggris Raya, tetapi yang terutama melaporkan kelompok untuk tujuan rancangan kebijakan.