Partai Keadilan dan Persatuan | |
---|---|
Singkatan | PKP |
Ketua umum | Dr. H. Yussuf Solichien, MBA, PhD[1] |
Sekretaris Jenderal | Drs. Syahrul Mamma, SH[1] |
Dibentuk | 15 Desember 1998 2 September 2002 (sebagai PKPI); 2 September 2021 (kembali sebagai PKP) | (sebagai PKP);
Dipisah dari | Golkar |
Kantor pusat | Jakarta Selatan |
Keanggotaan | 563,521[1] |
Ideologi | Pancasila[2] Nasionalisme[3] Sekularisme[3] |
Posisi politik | Tengah |
Kursi di DPR | 0 / 575
|
Kursi di DPRD I | 4 / 2.232
|
Kursi di DPRD II | 155 / 17.340
|
Situs web | |
pkpi | |
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),[4] adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Desember 1998 / 15 Januari 1999. PKP pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999.[5][6] PKP bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu, dan Tatto S. Pradjamanggala.
Ketua Umum PKP saat ini dijabat oleh Yussuf Solichien sejak 26 Mei 2021 menggantikan Diaz Hendropriyono yang mengundurkan diri.[7] Yussuf terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Partai ini didirikan dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan pada tanggal 15 Desember 1998 sebagai partai pecahan Golkar.[5][6] Menurut para pemimpin PKP, terutama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, pemimpin PKP pertama,[6] Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif.[5] PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam kesatuan Indonesia.[8]
Saking tak dapat proses partaisasi di KPU RI, partai tidak ikut serta Pemilu 2024 dan tidak mengdukung sesiapa dari calon presiden.[9]
Partai ini menentang International Monetary Fund dan privatisasi.
Dari mula, partai berpaut dengan golongan Tentara Nasional Indonesia.[3] Dukungan utama terhadap PKP berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah.[10]
Pada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi.[11] Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.[12][13]
Pemilu | Total kursi | Total pemilihan | Persentase | Hasil | Urutan |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 4 / 462
|
1.065.686 | 1,01% | Partai baru | 8/48 |
2004 | 1 / 550
|
1.424.240 | 1,26% | 3 kursi | 12/24 |
2009 | 0 / 560
|
934.892 | 0,90% | 1 kursi | 16/36 |
2014 | 0 / 560
|
1.143.094 | 0,91% | 0 kursi | 12/12 |
2019 | 0 / 575
|
312.775 | 0,22% | 0 kursi | 16/16 |
Pada 27 Agustus 2016, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI di Hotel Millenium, Jakarta, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PKPI. KLB ini dihadiri oleh 33 DPD dan 498 Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) se-Indonesia.[14]
No. | Foto | Ketua Umum | Awal menjabat | Akhir menjabat | Prd. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Edi Sudradjat (1938–2006) |
||||||
Haris Sudarno (lahir 1941) (Pelaksana Tugas) |
||||||
Meutia Hatta (lahir 1947) |
||||||
Sutiyoso (lahir 1944) |
||||||
Isran Noor (lahir 1957) (Pelaksana Tugas) |
||||||
A.M. Hendropriyono (lahir 1945) |
||||||
Diaz Hendropriyono (lahir 1978) |
||||||
Sunan Kalijaga (lahir 1977) (Pelaksana Tugas) |
||||||
Yussuf Solichien (lahir 1950) |