Prostitusi di Myanmar

Prostitusi di Myanmar (yang dikenal sebagai Burma) merupakan kegiatan ilegal^[1] tetapi tersebar luas.^[2] Kegiatan prostitusi merupakan isu sosial utama yang mempengaruhi wanita dan anak-anak. UNAIDS memperkirakan terdapat 66.000 pekerja seks di Myanmar.^[3]

Wanita sering kali dibujuk ke dunia prostitusi dengan janji untuk bekerja di tempat yang sah, yang memiliki gahi tinggi, dan karena mereka memiliki level pendidikan yang rendah hal tersebut menyebabkan wanita kesulitan untuk menemukan pekerjaan di tempat lain. Dalam banyak kasus, wanita yang terjebak berasal dari daerah terpencil.^[4]

Situasi Saat Ini

Di Yangon (Rangoon), pekerja seks sering kali muncul di hotel atau rumah bordil. Kehadiran panti pijat baru-baru ini dimulai pada tahun 1995, dengan etnis minoritas seperti etnis Va yang menjalankan bisnis.^[5] Kelab malam di Yangon juga penuh dengan pekerja seks yang bekerja secara independen.^[6] Diseluruh negeri, industri seks pada umumnya beroperasi di luar restoran, rumah bordil yang menyamar sebagai rumah singgah, dan klub malam.^[7] Setelah Siklon Nargis menerpa Myanmar pada 2008, jumlah pekerja seks di Yangon meningkat signifikan, hal ini menyebabkan menurunya tarif jasa seksual.

Mandalay memilik banyak pekerja seks yang bekerja di panti pijat, tempat karoke, pertunjukan panggung, dan jalanan.^[8]

Distrik lampu merah juga muncul di Naypyidaw, Ibu Kota baru dari Burma, dengan rumah bordil yang biasanya menyamar sebagai panti pijat cantik dan salon pijat yang banyak menarik pelanggan dari kalangan bisnis dan militer.^[9] Diperkirakan terdapat 70 rumah bordil, kebanyakan menggunakan tenda dan pondok bambu, beoperasi di distrik lampu merah murahan yang terletak di jalan bebas hambatan sepanjang 30 mil menuju Naypyidaw.^[9]

Di Asia Tenggara, Burma merupakan negara termurah untuk mendapatkan layanan seksual dari pekerja seks dan lebih murah dibandingkan pilihan dan harga di Laos

Pekerja seks dan Lembaga swadaya masyarakat melaporkan bahwa petugas hukum bertindak dengan kekerasan, kasar, dan korupsi.^[10][11]

Nama

Pekerja seks di Burma dipanggil dengan beragam istilah. Mereka dipanggil dengan ပြည့်တံဆာ (secara literal "memenuhi hasrat lelaki) dan အပြာမယ် (secara literal "nyonya biru", "biru" mereferensikan "pornografi"). Slang menggunakan ကြက်မ ("ayam"), ဖါမ ("mucikari wanita"), နတ်သမီး ("Nat wanita"), dan ညမွှေးပန်း ("bunga harum malam"), juga digunakan.^[12]

Situasi hukum

Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan ilegal^[10] dibawah Undang-Undang Penghapusan Prostitusi yang diberlakukan pada 1949, kegiatan mencari pelanggan di tempat umum juga merupakan kegiatan ilegal, serta memaksa atau membujuk wanita untuk terjun ke dunia prostitusi atau memiliki rumah bordil.^[13] Undang-udang juga menghukum seseorang yang mendapatkan keuntungan finansial dari pekerja seks, termasuk penghasilan yang didapatkan pekerja seks.^[10]

Alat kontrasepsi sebelumnya merupakan barang bukti dari kegiatan prostitusi tetapi keputusan administrastif yang diterbitkan pada 2011 mencegah alat tersebut dijadikan barang bukti.^[14] Perubahan ini kemudian dicantumkan pada pasal 27 KUHP.^[10]

Undang-undang Hukum Pidana menjadi perlindungan anak perempuan dari pelecehan seksual, dimana setiap orang yang diketahui berhubungan seksula dengan anak perempuan dibawah usia 14 tahun (dengan izin atau tanpa izin) akan didakwa melakukan pemerkosaan. Undang-Undang Anak yang berlaku pada 1993 menaikan usia seks konsensual menjadi 16 tahun dan menjadikan anak-anak pekerja seks merupakan perbuatan ilegal. Merupakan sebuah pelanggaran dengan sengaja mengizinkan anak perempuan yang berusia lebih rendah dari 16 tahun dibawah pengasuhan untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi. Tidak ada pelarangan yang jelas terhadap anak laki-laki. Undang-Undang Anak juga memberikan hukuman jika menggunakan anak-anak dalam memproduksi material pornografi.^[15]

Pekerja seks biasanya ditempatkan di pusat penahanan sebelum didakwa. Pekerjaan, seperti menjahit baju merupakan kewajiban. Beberapa dilepas kembali tanpa didakwa.^[12]

Pada 2013, Anggota Parlemen Sandar Min menyerukan agar prostitusi untuk didekriminalisasi tetapi seruan tersebut ditolak oleh pemerintah.^[8]

Saat ini (2018), Kementerian Kesejahterahan Sosial, Pertolongan, dan Pemukiman Kembali Myanmar sedang mengerjakan amandemen terhadap undang-undang untuk melindungi pekerja seks.^[16]

Sejarah

Dinasti Konbaung

Prostitusi dilarang pada 1785 selama masa kepemimpinan dari Raja Bodawpaya pada masa awal Dinasti Konbaung.^[17]

Ketika Raja Mindon Min mendirikan Mandalay pada 1850-an, pemisahan administrasi terhadap pekerja seks juga termasuk.^[8]

Pemerintahan Inggris

Dari masa Burma Britania sampai dengan 1937, Burma merupakan bagian dari koloni India.^[18]

Inggris berusaha mengatur pekerja seks sebagai bagian dari penerimaan kejahatan yang diperlukan.^[19] Undang-Undang Cantonment mengatur dan menyusun prostitusi di pangkalan militer Inggris. Pengaturan di Undang-Undang Cantonment menyatakan bahwa disediakan sekitar 12 sampai dengan 16 wanita untuk setiap resimen tentara Inggris. Setiap resimen memiliki ratusan tentara. Wanita-wanita ini tinggal di rumah bordil bernama chaklas. Mereka memiliki lisensi dari pejabat militer dan hanya boleh melayani tentara.^[20] Sebagian besar wanita datang dari keluarga miskin dan tidak memiliki kesempatan lain untuk memiliki kebebasan ekonomi atau sosial. Ketidakadilan struktural mendorong wanita ke dalam dunia prostitusi yang sering kali merupakan pemaksanaan dari pemerintahan kolonial.^[20]

Selain itu, Undang-Undang Cantonment tahun 1864 mengatur tentang pendirian dan perluasan rumah sakit di kantonmen.^[21] Wanita yang bekerja di chaklas diminta untuk melakukan pengecekan kesehatan seminggu sekali, untuk memeriksa ada tidaknya penyakit menular seksual.^[20] Pekerja seks biasanya ditahan paksa di rumah sakit penjara ini, terutama jika mereka terjangkin penyakit tersebut.^[20] Undang-Undang Cantonment tahun 1864, pada awalnya ditunjukan untuk pangkalan militer, tetapi diperluas untuk Jawatan Presidan dan Provinsi India Britania.^[22] Walaupun begitu, ketika anggota militer terjangkit penyakit menular seksual, membutuhkan peraturan tambahan. Hal ini yang mendorong terbitnya Undang-Undang Penyakit Menular India.

Undang-Undang Penyakit Menular berusaha untuk mencegah penyakit menular seksual dikalangan militer melalui beberapa peraturan. Undang-undang mengharuskan pendaftaran wanita yang terlibat dalam prostitusi. Wanita diharuskan untuk membawa lisensi dalam bentuk kartu. Selain itu, diwajibkan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk pekerja seks.^[23] Jika pekerja seks ditemukan terkena penyakit pada saat pemeriksaan, mereka diharuskan dirawat, setelah penyakit tersebut sembuh baru mereka dipulangkan. Tindakan ini tidak diberlakukan untuk pria yang terkena penyakit.^[23] Undang-undang ini hanya ditunjukan kepada pekerja seks wanita, karena hanya mereka yang diharuskan memiliki lisensi dan pemeriksaan kesehatan berkala.

Depresi besar pada tahun 1930-an menyebabkan pengangguran dan kehilangan rumah banyak terjadi di Burma Britania, memaksa banyak wanita untuk melayani pelanggan, terutama pasukan Inggris dan pasukan sepoy India.^[24] Menurut beberapa sumber, Burma memiliki industri prostitusi tersebar di Burma Britania karena krisis ekonomi.^[24]

HIV/AIDS

Burma memiliki angka penetrasi penularan HIV tersebar kedua di Asia setelah Thailand.^[25] Pekerja seks merupakan pihak yang sangat berisiko. Pengkriminalisasian pekerja seks di Burma akibat berlakuknya Undang-Undang Penindakan Prostitusi tahun 1949, juga berkontribusi terhadap ketidakefektifan jangkauan pekerja seks terhadap penggunaan alat kontrasepsi dan kesadaran mengenai HIV/AIDS^[26]/ Pada 2005 di Yangon, terdapat lebih dari 100 rumah bordil dan lebih dari 10.000 pekerja seks, terutama berasal dari etnis suku Bamar, dimana 70%-90% memiliki sejarah terjangkit penyakit menular seksual dan kurang dari 25% telah melakukan test HIV.^[26] Sebuah studi anekdotal pada waktu itu menyebutkan bahwa setengah dari total pekerja seks di Yangon terjangkit HIV/AIDS.^[26]

Beragam kampanye dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran akan HIV, untuk memberikan akses lebih baik kepada fasilitas kesehatan dan meningkatkan pengobatan terhadap orang yang terjangkit HIV. Sebagai hasilnya, tingkat penetrasi penularan HIV secara nasional turun menurun 0,4%.^[27] Sedangkan diantara pekerja seks menurun 18,4% pada 2008,^[14] menurun 7,1% pada 2012,^[14] dan 5,4% pada 2016.^[28] Penggunaan alat kontrasepsi diantara pekerja seks juga meningkat menjadi lebih dari 80%.^[29]

Perdagangan Seks

Myanmar merupakan asal negara dimana wanita dan anak-anak menjadi korban perdagangan seks, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Myanmar juga terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan seks yang diperdagangkan dan transit dari luar negeri terutama wanita dan perempuan dari India. Beberapa wanita Myanmar, dan anak-anak yang beremigrasi untuk bekerja di luar negeri terutama ke Thailand dan Tiongkok, dan juga negara di benua Asia lainnya, Timur Tengah, dan Amerika Serikat menjadi korban perdagangan seks. Jumlah wanita Myanmar yang menjadi korban perdagangan seks menuju Tiongkok terus meningkat, pejabat pemerintahan Myanmar terkadang terlibat dalam perdagangan seks, selain itu, juga terlibat dalam memfasilitasi penyelundupan dan eksploitasi migran Rohingya.^[30]

Myanmar menjadi sumber utama dari kegiatan prostitusi (diperkirakan mencapai 25.000 sampai dengan 30.000 orang) di Thailand, dengan mayoritas wanita yang diperdagangkan berasal dari Ranong, perbatasan selatan Myanmar, dan Distrik Mae Sai di ujung timur Myanmar.^[31][32] Pekerja seks asal Myanmar juga beroperasi di Provinsi Yunnan, Tiongkok, terutama di kota perbatasan Ruili.^[33] Mayoritas pekerja seks asal Burma di Thailand berasal dari etnis minoritas.^[32] 60% pekerja seks asal Burma berusia dibawah 18 tahun.^[34]

Kantor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk Memantau dan Memerangi Perdagangan Orang menempatkan Myanmar sebagai negara ' Tingkat 3 '.^[35]

Referensi

1. "Burma". State.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 February 2009. Diakses tanggal 16 January 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. Liebetrau, Eric. "BOOK REVIEW: The Burma Chronicles". Charleston City Paper (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-26. Diakses tanggal 24 July 2018. 
3. "Sex workers: Population size estimate - Number, 2016". www.aidsinfoonline.org. UNAIDS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 June 2019. Diakses tanggal 21 July 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. Chelala, Cesar. "Women, prostitution, and AIDS". THE STATE OF WOMEN AND CHILDREN'S HEALTH. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 March 2007. Diakses tanggal 11 January 2007.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. Aung Zaw (1 February 2001). "No Sex Please—We're Burmese". The Irrawaddy. Diakses tanggal 11 January 2007. 
6. O'Connell, Chris (8 October 2003). "Burma à la Mode". The Irrawaddy. Diakses tanggal 11 January 2007. 
7. Htet Aung (September 2008). "Selling Safer Sex in Conservative Burma". The Irrawaddy. Diakses tanggal 2 July 2008. 
8. Kyaw, Phyo Wai (11 August 2013). "Sex workers struggle in Mandalay". The Myanmar Times (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-10-29. Diakses tanggal 2020-06-24. 
9. "Sex and the Capital City". Irrawaddy. 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 September 2010. Diakses tanggal 3 April 2018. 
10. "Sex Work Law - Countries". Sexuality, Poverty and Law (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-29. Diakses tanggal 24 July 2018. 
11. Mudditt, Jessica (26 January 2014). "Hidden Identities – The Policing Of Sex Work In Myanmar". jessicamudditt.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 24 July 2018. 
12. Aung Htet Wine (July 2008). "Sex and the (Burmese) City". The Irrawaddy. Diakses tanggal 11 July 2008. 
13. "Current Legal Framework: Prostitution in Myanmar (Burma)". www.impowr.org (dalam bahasa Inggris). 7 February 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-24. Diakses tanggal 24 July 2018. 
14. "Push to decriminalize sex work, but stigma remains". IRIN (dalam bahasa Prancis). 14 January 2014. Diakses tanggal 24 July 2018. 
15. "Burma - Government laws". HumanTrafficking.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 June 2006. Diakses tanggal 11 January 2007.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
16. HLaing, Thazin (23 January 2018). "Lawmakers Work to Amend the Suppression of Prostitution Act". The Irrawaddy. Diakses tanggal 24 July 2018. 
17. Thant Myint-U (2001). The Making of Modern Burma. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-79914-0. 
18. Imperial Gazetteer of India vol. IV (1908) pp. 104–125
19. Tambe, Ashwini (19 February 2005). "The Elusive Ingenue:A transnational Feminist Analysis of European Prostitution in Colonial Bombay". Gender and Society: 160–79. 
20. Bhandari, Sudhanshu (June 19, 2010). "Prostitution in Colonial India". Mainstream Weekly. XLVIII (26). Diakses tanggal October 13, 2012. 
21. Legg, Stephen (2009). "Governing Prostitution in Colonial Delhi: From Cantonment Regulations to International Hygiene" (PDF). Social History. 34 (4): 448–67. doi:10.1080/03071020903257018. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-07-19. Diakses tanggal 2020-06-24. 
22. Levine, Philippa (1996). "Rereading the 1890s: Venereal Disease as "Constitutional Crisis"". The Journal of Asian Studies. 55 (3): 585–612. doi:10.2307/2646447. JSTOR 2646447. 
23. Pivar, David (1981). "The Military, Prostitution, and Colonial Peoples: India and the Philippines, 1885-1917". The Journal of Sex Research. 17 (3): 256–69. doi:10.1080/00224498109551119. PMID 28135962. 
24. Ikeya, Chie (2008). "The Modern Burmese Woman and the Politics of Fashion in Colonial Burma". The Journal of Asian Studies. 67 (4): 1301. doi:10.1017/S0021911808001782. 
25. "CIA world factbook - country comparison". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-09. Diakses tanggal 2020-06-24. 
26. Talikowski, Luke; Sue Gillieatt (2005). "Female Sex Work in Yangon" (PDF). Sexual Health. 2 (3): 193–202. doi:10.1071/SH04043. PMID 16335547. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 May 2011. Diakses tanggal 7 April 2009.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
27. "Myanmar 2017 Country Factsheet". www.unaids.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 24 July 2018. 
28. "HIV prevalence amongst sex workers". www.aidsinfoonline.org. UNAIDS. 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2018. Diakses tanggal 22 July 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
29. "Condom use among sex workers - Percent, 2016". www.aidsinfoonline.org. UNAIDS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2018. Diakses tanggal 22 July 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
30. "Burma 2018 Trafficking in Persons Report". U.S. Department of State. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 July 2018. Diakses tanggal 24 July 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik.
31. Barry, Kathleen (July 1996). The Prostitution of Sexuality. NYU Press. ISBN 978-0-8147-1277-1. 
32. "WOMEN". Burma: Country in Crisis. Soros. October 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 March 2007. Diakses tanggal 11 January 2007.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
33. Kyaw Zwa Moe (January 2005). "Yunnan's Sin City". The Irrawaddy. Diakses tanggal 2 July 2008. 
34. Hughes, Donna M. "Burma/Myanmar". Factbook on Global Sexual Exploitation. University of Rhode Island. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 January 2007. Diakses tanggal 11 January 2007.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
35. "Burma 2018 Trafficking in Persons Report". U.S. Department of State. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 July 2018. Diakses tanggal 24 July 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik.