Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno P.J.G., P.G.A.T. | |
---|---|
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia ke-12 | |
Masa jabatan 27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015 | |
Presiden | Joko Widodo |
Wakil Presiden | Jusuf Kalla |
Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke-21 | |
Masa jabatan 1 Juli 2008 – 13 November 2009 | |
Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
Wakil Presiden | Jusuf Kalla Boediono |
Wakil | Moekhlas Sidik (2008–09) |
Kepala Staf Umum TNI ke-17 | |
Masa jabatan 29 Februari 2008 – 7 Juli 2008 | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 20 September 1952 Magelang, Jawa Tengah |
Partai politik |
|
Suami/istri | Yusfien Karlina |
Anak | 4 |
Almamater |
|
Pekerjaan | Tentara |
Penghargaan sipil | Pingat Jasa Gemilang (Singapura) Grand Cross Knight to the Order of Crown of Thailand (Thailand) Panglima Gagah Angkatan Tentera (Kehormatan) (Malaysia) |
Karier militer | |
Pihak | Indonesia |
Dinas/cabang | TNI Angkatan Laut |
Masa dinas | 1975–2010 |
Pangkat | Laksamana TNI |
Satuan | Korps Pelaut (Penerbang) |
Komando |
|
Sunting kotak info • L • B |
Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno (lahir 20 September 1952[1]) adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015. Tedjo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) periode 2008-2009. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundurkan diri dari organisasi massa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Ketua Dewan Pembina (Wanbin), Tedjo Edhy Purdijatno ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sri Sultan Hamengkubuwono X.[2][3][4][5]
Tedjo menamatkan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) angkatan 21 tahun 1975. Selain itu pendidikan militer lainnya yang pernah diikuti adalah Kursus Perwira Remaja, Dikbang ABRI Angkatan XXIII (1976-1978), Sus Prostis, Diklapa II, Seskoal Angkatan 29, Sesko ABRI,dan Lemhanas KRA A-34. Tedjo Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hangtuah Surabaya pada tahun 2001.
Dalam karier militernya, Tedjo pernah selama 14 tahun mengabdi di Satuan Udara. Kemudian mulai tahun 1982 bertugas di KRI, antara lain, sebagai Palaksa KRI Teluk Penyu (513) Satuan Amfibi Armatim. Kemudian Komandan KRI Teluk Lampung (540) Satlinlamil Surabaya, Komandan KRI Teluk Semangka (512) Satfib Armatim, dan Komandan KRI Multatuli (561) Satfib Armatim.[1]
Selanjutnya Tedjo Edhy ditugaskan di Mabes AL sebagai Paban VI Binkuat Sopsal Kasal Mabesal, Komandan Satfib Armatim, Asrena Mako Armatim, Kapok Sahli A Kasal Bidang Wilnas, Komandan Guskamla Armabar, Kepala Staf Koarmatim, Wakil Komandan Seskoal. Lalu Sahli Tingkat III bidang Hubintek Mabes TNI, Staf Ahli Manajemen Nasional Lemhanas, Panglima Koarmabar, Asisten Perencanaan Kasal, dan Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan, Komandan Sesko TNI, Serta Kepala Staf Umum TNI .[1]
Ia dilantik pada tanggal 1 Juli 2008 oleh Presiden RI, menggantikan Laksamana TNI Sumardjono yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya Tedjo Edhy menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI.
Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno secara resmi digantikan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut oleh Laksamana Agus Suhartono pada tanggal 13 November 2009.[6]
Tedjo dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada 27 Oktober 2014 oleh presiden Joko Widodo. Ia bersama 33 menteri lainnya masuk dalam Kabinet Kerja.[7][8]
Pada Maret 2015, Tedjo bersama TNI menggelar latihan perang di Poso, karena adanya potensi terorisme dalam acara Sail Tomini 2015.[9] Di bulan yang sama tepatnya 16 Maret 2015, Tedjo bersama 6 menteri lainnya membatalkan pembebasan visa bagi turis Australia yang merupakan salah satu dari sejumlah paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan pemerintah untuk menstabilkan rupiah. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, batalnya pemberian fasiltas bebas visa kepada Australia karena selama ini negara tersebut telah melaksanakan sistem visa on arrival.[10]
Posisi Tedjo pada 12 Agustus 2015 digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan bersama 5 menteri lainnya dalam perombakan kabinet oleh presiden Joko Widodo.[11] Di tahun 2016, Tedjo beralih dari Partai NasDem ke Partai Berkarya. Di partai tersebut, dia diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.[12]
|title=
pada posisi 35 (bantuan)
Jabatan politik | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Djoko Suyanto |
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia 2014–2015 |
Diteruskan oleh: Luhut Binsar Panjaitan |
Jabatan militer | ||
Didahului oleh: Sumardjono |
Kepala Staf TNI Angkatan Laut 1 Juli 2008 – 13 November 2009 |
Diteruskan oleh: Agus Suhartono |
Didahului oleh: Erwin Sudjono |
Kepala Staf Umum TNI 2007–2008 |
Diteruskan oleh: Yosaphat Didik Heru Purnomo |