Kepolisian Kerajaan Malaysia Polis Diraja Malaysia ڤوليس دراج مليسيا | |
---|---|
![]() Lambang Kepolisian Kerajaan Malaysia | |
Singkatan | PDRM |
Motto | Tegas, Adil dan Berhemah "Tegas, Adil dan Bijaksana" |
Ikhtisar | |
Dibentuk | 25 Maret 1807 |
Pendahulu |
|
Sukarelawan | Sukarelawan Simpanan Polis Diraja Malaysia Sukarelawan Siswa Polis Diraja Malaysia |
Struktur yurisdiksi | |
Lembaga nasional | Malaysia |
Wilayah hukum | Malaysia |
Luas wilayah | 330,803 km2 (127,724 sq mi) (Penduduk: 32.767.900) |
Yurisdiksi hukum | Nasional |
Lembaga pemerintah | Pemerintah Malaysia |
Kategori | |
Markas besar | Bukit Aman, Kuala Lumpur, Malaysia |
Personel aktif | 130,401 (Februari 2018) |
Pejabat pemerintah | |
Pejabat eksekutif |
|
Lembaga induk | Kementerian Dalam Negeri Malaysia |
Situs web | |
www |
Polis Diraja Malaysia atau dalam bahasa Indonesia disebut Kepolisian Kerajaan Malaysia adalah satuan kepolisian nasional Malaysia. Markas besarnya (ibu pejabat) terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Organisasi ini dipimpin oleh Ketua Polis Negara (bahasa Indonesia: Kepala Kepolisian Malaysia) yang saat ini dijabat oleh Tan Sri Abdul Hamid Bador. Dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, PDRM dibantu oleh satuan pendukung yang terdiri dari Polis Tambahan, Sukarelawan Polis, Polis Bantuan, dan Kadet Polis.
Badan keamanan di Malaysia telah terlihat sejak penegakan hukum pada zaman Kesultanan Malaka. Undang-undang di kesultanan Malaka merupakan salah satu undang-undang pertama di Malaysia dan dibuat oleh para temenggung (petinggi) dan hulu balang di Malaysia
Badan kepolisian termodern di Malaysia berawal pada tahun 1807 sebagai hasil terbentuknya Piagam Keadilan di Pulau Pinang. Kebanyakan pegawai kepolisian pada saat itu berkebangsaan Inggris. Setelah itu, organisasi ini berkembang di Negeri-Negeri Selat dan negara-negara lain di Koloni Malaya. Pada saat itu, tugas kepolisian dilakukan tergantung kebijakan negara tersebut. Setelah Perang Dunia II, sebuah organisasi kepolisian Malaysia yang rapi terbentuk dan dinamai "Civil Affair Police Force" (CAPF). Organisasi ini dibentuk di Koloni Malaya untuk menjalankan tugas-tugas kepolisan yang diketuai oleh H.B. Longworthy. Inggris kemudian memantapkan organisasi kepolisian untuk menghadapi masalah-masalah pemberontakan dan anarkisme, seperti masalah pemberontakan partai komunis
Setahun setelah Hari Kemerdekaan Malaysia, yaitu pada tanggal 24 Juli 1958, Raja Malaysia, DYMM(Duli Yang Maha Mulia) Almarhum Tuanku Abdul Rahman memberikan gelar 'Diraja' kepada Pasukan Polisi Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pasukan kepolisian Malaysia dikenal dengan nama "Polis Diraja Persekutuan Tanah Melayu" atau "The Royal Federation of Malayan Police" dan pada tahun 1963 ditukar menjadi "Polis Diraja Malaysia".
Berikut ini adalah daftar Kepala Kepolisian Kerajaan Malaysia sejak kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957:
No | Nama | Menjabat |
---|---|---|
Tan Sri Sir Claude Fenner | 18 September 1958 - 1966 | |
Tun Mohamed Salleh Ismael | 29 Maret 1966 - 31 Januari 1973 | |
Tan Sri Abdul Rahman Hashim | 1 Februari 1973 - 7 Juni 1974 | |
Tun Mohd. Hanif Omar | 8 Juni 1974 - 15 Januari 1994 | |
Tan Sri Rahim Noor | 16 Januari 1994 - 7 Januari 1999 | |
Tan Sri Norian Mai | 8 Januari 1999 - 4 November 2003 | |
Tan Sri Mohd. Bakri Hj. Omar | 5 November 2003 - 11 September 2006 | |
Tan Sri Musa Dato' Hj Hassan | 12 November 2006 - 12 September 2010 | |
Tan Sri Ismail Omar | 13 September 2010 - 16 Mei 2012 | |
Tan Sri Khalid Abu Bakar | 17 Mei 2012 - 4 September 2017 | |
Tan Sri Mohamad Fuzi Harun | 4 September 2017 - 4 Mei 2019 | |
Tan Sri Abdul Hamid Bador | 4 Mei 2019 - 3 Mei 2021 | |
Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani | 4 Mei 2021 - sekarang |
Di PDRM, terdapat dua jawatan (divisi) dalam bidang administrasi yaitu Divisi Pengurusan Administrasi dan Kantor Logistis.
Bagian ini berperan dalam pengurusan dan menyelia administrasi unit-unit polisi.
Divisi Pengurusan Adminstrasi ini dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)
Divisi ini berperan mengandalkan belanjawan mengurus dan pembangunan PDRM termasuk merancang, mengurus, mengandal dan menyenggara semua aspek komunikasi, IT, kendaraan angkut dan persenjataan. Divisi ini juga mengurus proyek dan menyenggara bangunan serta hartanah dan mengurus perolehan dan pembekalan kelengkapan umum/teknis PDRM serta mengurus aset PDRM.
Selain itu, PDRM mempunyai 5 jawatan (divisi) yang terlibat dalam pencegahan kriminal yaitu Divisi Kriminal Tindak Pidana, Divisi Kriminal Narkotika, Divisi Keselamatan Dalam Negeri dan Ketertiban (KDN/KA), Intelejen dan Divisi Tindak Perdata. Divisi-divisi ini diketuai oleh kepala polisi yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (jenderal bintang tiga)
Divisi Kriminal Tindak Pidana ini terlibat dalam hal penyidikan, penangkapan dan pendakwaan tindakan kriminal (pemerkosaan, penembakan dan pembunuhan) dan tindakan pencurian. Selain itu divisi ini juga memberlakukan Undang-Undang tentang perjudian, maksiat dan perdagangan gelap di Malaysia. Divisi Kriminal Tindak Pidana ini dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)
Divisi Kriminal Narkotika diketuai oleh Deputi Komisaris Besar Polisi (DCP)
Kantor ini berperan untuk memelihara keselamatan dan ketertiban rakyat. Divisi ini juga bertugas sebagai pengawas lalu lintas dan pasukan Search and Rescue.
Kantor ini juga bekerjasama dengan badan keamanan lainnya. Misalnya dengan Angkatan Tentara Malaysia serta dengan Angkatan Laut dalam patroli daerah maritim bersama untuk mencegah perampokan dan pelanggaran lintas batas. Selain itu, divisi ini juga membantu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian dalam pemberlakuan hukum lalulintas.
Bagian-bagian utama dalam divisi ini adalah;
Kantor Keselamatan Dalam Negeri & Ketenteraman Awam (KDN/KA) dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)
Kantor ini adalah divisi intelejen yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi rahasia untuk keamanan dan keselamatan negara. Perannya antara lain adalah mengumpulkan informasi rahasia tentang ancaman dari dalam dan luar negara, mengumpulkan informasi rahasia tentang aktivitas subversif dan sabotase oleh pemberontak atau kelompok yang dapat mengancam stabilitas negara. Tujuan lainnya adalah untuk dengan memperoleh, mengolah, dan mengedarkan informasi serta memberikan nasihat kepada bagian-bagian di dalam dan luar pasukan, serta badan-badan terkait. Kantor ini terbagi menjadi beberapa bagian-bagian seperti:
Divisi Pengawasan Khusus dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)
Fungsi utama divisi ini adalah untuk menjalankan penyelidikan, menangkap, dan mendakwa pegawai dan profesional yang melakukan penipuan, pelanggaran kontrak, pemalsuan, kejahatan cyber (cybercrime) dan lain-lain baik kegiatan tersebut dilakukan oleh perorangan maupun sindikat.
Kepolisian Kerajaan Malaysia mempunyai 16 tanda kepangkatan yang dibagikan kepada 2 kategori, yaitu kumpulan Perwira Polisi bermula dari pangkat Inspektur sehingga Inspektor Jenderal Polisi, dan Kumpulan Bintara Polisi Dan Prajurit Dua.
Kumpulan Perwira Polisi terbahagi kepada 2 kelompok di mana perwira pangkat Ajun Superintendan Polisi ke atas diklasifikasikan sebagai Perwira Tinggi manakala perwira berpangkat Inspektur Polisi Dua dan Inspektur Pertama lebih dikenal sebagai Perwira Pertama. Selain itu, Perwira Polisi juga boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu Perwira Komisaris Besar (ACP - IGP), Perwira Superintendan (ASP - SUPT) dan Perwira Inspektur (INSP).
Peringkat Bintara Polisi pula bermula dari pangkat Prajurit Dua (Konstabel) hingga ke pangkat Sub-Inspektur. Pangkat Kopral sehinggalah ke pangkat Sub-Inspektur juga dikenali sebagai Bintara Subordinat.
Berikut adalah senarai istilah tanda kepangkatan yang ada dalam PDRM:-
Bahasa Inggris | Bahasa Melaysia | Bahasa Indonesia/Kepangkatan dalam Polri |
Perwira | ||
Perwira Tinggi | ||
Inspector General of Police | Ketua Polis Negara | Kepala Polri (Jenderal Polisi) |
Deputy Inspector General of Police | Timbalan Ketua Polis Negara | Wakil Kepala Polri (Komisaris Jenderal Polisi) |
Perwira Menengah | ||
Commissioner of Police | Pesuruhjaya Polis | Komisaris Jenderal Polisi |
Deputi Commissioner of Police | Timbalan Pesuruhjaya Polis | Inspektur Jenderal Polisi |
Senior Assistant Commissioner of Police | Penolong Pesuruhjaya Kanan Polis | Brigadir Jenderal Polisi |
Assistant Commissioner of Police | Penolong Pesuruhjaya Polis | Komisaris Besar Polisi |
Superintendant of Police | Penguasa Polis | Ajun Komisaris Besar Polisi |
Deputy Superintendant of Police | Timbalan Penguasa Polis | Komisaris Polisi |
Assistant Superintendant of Police | Penolong Penguasa Polis | Ajun Komisaris Polisi |
Perwira Pertama (Inspektur) | ||
Inspector of Police | Inspektor Polis | Inspektur Satu Polisi |
Probation Inspector of Police | Inspektor Percubaan Polis | Inspektur Dua Polisi |
Bintara (Rank In File, RF) | ||
Sub Inspector of Police | Sub Inspektor | Ajun Inspektur Polisi |
Sargeant Major of Police | Sarjan Mejar | Brigadir Polisi Kepala |
Police Sargeant | Sarjan | Brigadir Polisi |
Police Corporal | Koperal | Ajun Brigadir Polisi |
Police Lance Corporal | Lans Koperal | Bhayangkara Satu |
Police Constable | Konstabel | Bhayangkara Dua |